REMEDIAL UH 3

.      Pengertian APBN dan APBD

APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Periode penyusunan dan pelaksanaan APBN di Indonesia dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tahun anggaran.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Periode APBD sama dengan APBN, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.      Fungsi APBN dan APBD

Sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun), pemerintah pusat menetapkan APBN. Adapun pemerintah daerah menetapkan APBD. Oleh karena itu, APBN/APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.

a.      Fungsi Stabilisasi

Sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah teratur dan terkendali, pemerintah pusat/daerah menetapkan APBN/APBD. Hal ini bertujuan agar program pembangunan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di dalam APBN/APBD sehingga dapat mempermudah pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dengan disusunnya APBN/APBD, diharapkan pemerintah pusat atau daerah dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian (resesi).

b.      Fungsi Alokasi

Dalam APBN/APBD ditentukan besar anggaran pengeluaran di setiap bidang. Dengan demikian, melalui APBN/APBD, dapat diketahui besar alokasi penempatan dana yang diperlukan  untuk setiap sektor pembangunan, departemen, atau lembaga. Melalui APBN/APBD pula, dapat diketahui sasaran dan prioritas pembangaunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam tahun anggaran bersangkutan.

c.       Fungsi Distribusi

Pendapatan negara/daerah yang dihimpun dari berbagai sumber penerimaan akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara/daerah di berbagai sektor pembangunan dan departemen. Penggunaan dana keuangan negara tersebut tidak boleh hanya terpusat di satu sektor, departemen, atau daerah, tetapi harus merata ke seluruh sektor departemen, serta ke seluruh pelosok daerah, baik desa maupun kota.

d.      Fungsi Regulasi

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi, pemerintah pusat/daerah menetapkan APBN/APBD. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Besar dan kecilnya alokasi dana APBN/APBD yang digunakan berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.

Berdasarkan UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3, pemerintah wajib menyusun APBN. Sebelum menjadi APBN, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Di Indonesia, pihak yang bertugas menyusun RAPBN adalah pemerintah, dalam hal ini presiden dibantu para menterinya. Biasanya, presiden menysun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan, sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan. RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR, akan disidangkan dan dibahas oleh DPR mengenai kelayakannya. Jika disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN. APBN ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Jika RAPBN tersebut ditolak DPR, pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa perubahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional. Hal ini dimaksudkan agar memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerinthan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara umum. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda setiap wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hali in diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, dan perimbangan keuangan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

3.      Tujuan Penyusunan APBN dan APBD

Setiap tahun pemerintah pusat/daerah menyusun APBN/APBD. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan penyusunan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

http://pengantarilmuekonomimakro.blogspot.com/2013/05/pengertian-fungsi-serta-tujuan-apbn-dan.html

Prinsip dan Asas Penyusunan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri.

Prinsip dinamis

1). Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai.

2). Anggaran dinamis relatif, yaitu semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri.

3. Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.

Asas yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi:

asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap;

asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas;

asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaatProses Penyusunan APBN

Sejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBN.

a. Tahap pendahuluan

1.Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.

Asumsi dasar APBN meliputi:

a. pertumbuhan ekonomi,

b. tingkat inflasi,

c. nilai tukar rupiah,

d. suku bunga SBI tiga bulan,

e. harga minyak internasional, dan

f. lifting.

Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).

Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.

b. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.

Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/ lembaga teknis terkait.

Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan.

Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember.

Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).

c. Tahap pengawasan APBN

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah.

Sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan November), pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang paling lambat dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran bersangkutan

Proses Penyusunan dan Pengesahan APBD

Kebijaksanaan dalam penyusunan APBN maupun APBD di dasarkan pada asas anggaran berimbang (balance budget). Anggaran berimbang artinya bahwa semua pengeluaran disusun berdasarkan pada penerimaan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Penempatan asas berimbang dalam kebijakan anggaran pada akhirnya akan mendapat kesamaan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran. Dengan kebijakan berimbang diharaiikan kestabilan ekonomi dapat dipertahankan dan dapat menghindarkan defisit. Selain kebijakan anggaran berimbang, dikenal pula adanya anggaran surplus dan anggaran defisit.

         Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Untuk selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam penyusunan anggaran daerah, melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah dalam hal penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat. Sedangkan pada era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan,maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dikemukakan Saragih (2003 : 120) bahwa prinsip- prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.        APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah  berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut, perlu disusun alur perencanaan anggaran. Langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Sesudah RAPBD disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Proses pengesahan kebijakan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Termasuk dalam Draft Anggaran adalah Nota Keuangan. Pembahasan Draft Anggaran didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran disepakati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilaksanakan hanya setelah divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggaran provinsi dan oleh Gubernur untuk anggaran / Kota a Kabupaten ini. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga koherensi antara kebijakan daerah dan nasional, antara kepentingan publik dan kepentingan pemerintah daerah, dan untuk menilai apakah anggaran yang direncanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan / atau peraturan daerah lain yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD serta draft Peraturan Gubernur tentang Detailization dari APBD harus diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi. Konsekuensi, sebelum ditetapkan oleh Bupati / Walikota, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh Kabupaten / Kota Parlemen dan rancangan Kepala Badan / Peraturan Walikota tentang Detailization dari APBD harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah divalidasi kemudian akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Daerah juga menetapkan Peraturan tentang Detailization dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tanggal terbaru dari diberlakukannya kedua Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Detailization dari APBD adalah 31 Desember.

http://syaftian-motivasihidup.blogspot.com/2012/11/proses-penyusunan-dan-pengesahan-apbd.html

Tugas Remedial UH 2

1. Apakah perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi?

2. Tuliskan perbedaan antara Indonesia dengan Korea Selatan! (dari berbagai macam aspek)

Jawaban:

1.Pertumbuhan Ekonomi 

-  Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang.

-  Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan.

-  Tidak memperhatikan pertambahan penduduk

-  Belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

-  Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi

-  Setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak

Pembangunan ekonomi

-  Merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha          meningkatkan produk per kapita.

-  Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-       hasilnya.

-  Memperhatikan pertambahan penduduk.

-  Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

-  Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi.

-  Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan –           perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik

Sumber : http://wahyuayunk.blogspot.com/2011/11/perbedaan-pertumbuhan-ekonomi-dan.html

2.Industri-Ekonomi Korea

Tepat 2 hari setelah Korea Selatan merdeka, Indonesia juga memproklamir kemerdekaan setelah 2 kota besar Jepang dijatuhi bom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945. Sesaat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Belanda dan sekutu (Inggris, Amerika Serikat dan cs) secara berusaha menjajah kembali wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, terjadi pemberontakan diberbagai daerah di nusantara. Hal yang sama terjadi di Korea Selatan. Tidak lama setelah merdeka, Korea mengalami perang saudara yang disulut oleh kepentingan ideologi asing. Perang Korea pada 1950-1953 yang menewaskan hampir 2.5 juta jiwa menghancurkan perekonomian dan stabilitas negara yang baru berdiri.

Merdeka Pada Tahun yang Sama, Tapi Hasilnya Berbeda

Dari segi usia dan sejarah pahit masa-masa pra dan pasca kemerdekaan, Indonesia tidak jauh berbeda dengan Korea Selatan (Korsel).  Indonesia dan Korsel sama-sama menjadi negara miskin setelah lama dijajah. Namun, ada satu hal yang sangat mencolok antara Indonesia dan Korsel pada saat itu (dan sekarang). Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam dan tanah yang subur, sementara Korea sangat miskin dengan sumber daya alamnya. Dalam kondisi yang bertolakbelakang ini, ternyata dalam beberapa dekade kemudian justru Indonesia tertinggal jauh dibanding Korea. Bukan sebaliknya…..

Dari awalnya adalah negara pertanian tradisional paling miskin, Korsel bangkit menjadi negara industri modern  yang disegani dunia. Bayangkan, diawal-awal Korsel harus bergantung pada utang luar negeri hanya sekadar bertahan, bukan berkembang. Saking begitu miskinnya, AS juga sampai memutuskan mengurangi bantuan karena mengira Korsel tidak akan pernah bisa tumbuh.

Dalam beberapa dekade kemudian, Korsel mencetak prestasi yang sangat luar biasa sekaligus menjungkirkan semua pandangan rendah terhadap bangsa Korea. Pada saat yang sama, bangsa Korea bertekad untuk menyalip negara yang pernah menjajah dan negara yang pernah memandang sebelah mata. Perihnya penjajahan Jepang membuat bangsa Korea harus mengalahkan bangsa Jepang (dalam pengertian soft-power). Ditambah dengan sikap AS yang awalnya memandang rendah justru membuat bangsa Korsel bangkit dan sadar bahwa hanya kebijakan radikal dan semangat kebangsaan tinggi (atau istilah Bung Karno : national and character building) yang bisa membebaskan perekonomian dari stagnasi dan kemiskinan.

Indonesia yang kaya dengan sumber daya dan hasil alamnya, meskipun merdeka pada tahun yang sama dengan Korea, bangsa Indonesia ternyata tertinggal sangat jauh 4 dekade kemudian. Selama kurun 1960-1990, Korsel merupakan termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 1988 (43 tahun kemerdekaan), Korsel sukses menjadi tuan rumah Olimpiade Dunia 1988. Memasuki tahun 1990-an, Korea semakin menunjukkan eksistensinya menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Dan hingga saat ini, Korsel telah mengalahkan banyak negara dunia termasuk Eropa. Korsel menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-15 terbesar dunia dan keempat di Asia setelah Jepang, China dan India. Korsel menjadi salah satu negara eksportir barang manufaktur berteknologi tinggi utama, mulai dari elektronik, mobil/bus, kapal, mesin-mesin, petrokimia hingga robotik.

Salah satu kekuatan ekonomi Korsel digerakkan oleh sistem jaringan. Bila bangsa China menggunakan akar jaringan rantau yang berbasis pada klan/marga, dialek, lokalitas, perhimpunan dan terpenting kepercayaan. Bangsa Korea juga menerapkan akar jaringan yang sama yakni kepercayaan yang lebih dikenal dengan Chaebol. Jaringan Chaebol Korea merupakan konglomerasi korporasi raksasa yang menguasai ekonomi Korea. Chaebol didukung oleh keluarga, namun berbeda dengan Keiretsu di Jepang atau Grupo di Amerika Latin,  para pemimpin Chaebol hampir tidak pernah memegang posisi resmi/legal chaebol yang dipegangnya. Diantara konglomerasi Chaebol adalah korporasi raksasa Samsung, LG, Hyundai-Kia dan SK.

MS Oasis ini merupakan kapal penumpang terbesar dunia. Kapal ini dibuat oleh perusahaan Korsel STX Europe.

Angka-Angka Fantastis Ekonomi Korea

Diawal tahun 1960-an, ekonomi bangsa Indonesia tidak jauh berbeda dengan  Korea. Pada saat itu,perndapatan per kapita negara Korsel dan Indonesia dibawah US 100 dolar. Indonesia dengan pendapatan per kapita sekitar USD 70 dan Korea USD 80 per kapita.  Lima puluh tahun kemudian, income per kapita bangsa Korea Selatan naik menjadi USD 19.000, sementara Indonesia baru menyentuh USD 2.200. Pendapatan per kapita Korsel naik 235 kali lipat dan Indonesia hanya naik 1/8-nya atau naik 31 kali.

Ini berarti, rata-rata rakyat Korsel mengalami peningkatan pendapatan 490% per tahun, sementara kenaikan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia hanya 64% per tahun. Angka ini tentu tidak menunjukkan realitas yang sesungguhnya, karena baik Korea maupun Indonesia masih memiliki Indeks Gini yang tinggi (perbedaan antara si kaya dan miskin).

Berikut beberapa angka fantastis dari negeri Korea Selatan :

Negara dengan kenaikan PDB lebih 400 kali lipat dari USD 2,3 miliar (1962) menjadi USD 930 miliar (2008 )

Negara dengan kenaikan Income per capita 23500% dari USD 80 (1962) menjadi USD 19.000 (2008 )

Negara produsen terbesar dibidang perkapalan (sumber). Salah satu produk fenomenal dari industri perkapalan Korea adalah Kapal MS Oasis of the Seas. MS Oasis ini merupakan kapal penumpang terbesar dunia. Kapal ini dibuat oleh perusahaan Korsel STX Europe. Termasuk Kapal Perang RI (Sumber).

Negara produsen terbesar ke-3 dibidang semikonduktor.

Negara produsen terbesar ke-4 dibidang digital elektronik.

Negara produsen terbesar ke-5 masing-masing dibidang otomotif, baja, tekstil dan petrokimia.

Negara dengan akses internet tercepat di dunia (12 Negara Internet Tercepat Dunia)

Kekuatan ekonomi ke-4 terbesar di Asia setelah Jepang, China dan India. Didunia Korsel menduduki peringkat ke-15.

Negara eksportir terbesar ke-11 dunia.  Atau menduduki eksportir terbesar ke-3 Asia setelah China (2 dunia)  dan Jepang (4 dunia). Sementara Indonesia berada di peringkat 31.

Negara dengan 97% eskpor merupakan produk manufaktur berteknologi tinggi.

Negara dengan cadangan devisa terbesar ke-4 dunia.

Negara dengan pertumbuhan ekspor rata-rata 30% selama 3 dekade. Nilai ekspor naik dari 3% GDP (1962) menjadi 37% GDP (2000)

Negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) tinggi. Peringkat 26 dari 180 negara. Sementara HDI Indonesia berada di peringkat 111 dan lain-lain.

Belajar dari Kunci Sukses Korea Selatan

Bagaimana dari negara miskin sumber daya, Korsel bisa membangun kekuatan industri yang begitu dahsyat? Kasus Korsel menunjukkan kunci sukses suatu pembangunan ekonomi bukan terletak pada ada atau tidaknya SDA, tetapi pada ada tidaknya kemauan dan kemampuan manusianya, terutama level pemimpinnya, dan pada pilihan pilihan strategi kebijakan (Sri Hartati Samhadi).

Menurut ekonom Korea Institut for International Economic Policy, Chuk Kyo Kim,  keberhasilan Korea Selatan dapat tidak lepas dari perhatian besar pemerintah Korsel pada pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan.

Disamping faktor besar dari pemerintah, kesuksesan Korsel juga tidak lepas dari pembangunan karakter dan kebangsaan rakyat Korsel yang tangguh. Tumbunya jiwa kewiraswastaan, tenaga kerja yang sangat terlatih, pengelolaan utang luar negeri yang baik, pemerintahan yang relatif bersih, makroekonomi yang solid, dan kondisi sosial-politik yang relatif bebas dari konflik.

Keberhasilan Korsel jelas didukung budaya kerja keras dan etos kerja yang tinggi. Orang Korsel dikenal sebagai pekerja keras, dengan jam kerja jauh lebih panjang dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lain. Faktor lain adalah adanya kemitraan kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tantangan baru.

Dari sisi strategi kebijakan, dari awal penguasa Korsel menyadari pentingnya mengembangkan sektor generatif. Hal itu meliputi sektor-sektor ekonomi unggulan yang secara simultan bisa menjadi sumber akumulasi kapital dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan berbagai industri turunan dan industri terkait, sekaligus sumber inovasi teknologi dan kelembagaan, seperti pada kasus industri baja dan industri pembuatan kapal.

Industri baja yang kuat menjadi katalis bagi tumbuhnya industri otomotif, pembangunan kapal, peti kemas, jalan raya, konstruksi, dan industri perlengkapan rumah tangga, yang saling mendukung dan memperkuat. Sementara itu, industri pembuatan kapal melahirkan industri rekayasa elektrik, elektronik, kimia, material, dan mekanis.

Jadi, selain “political will” pemerintah Korsel yang tinggi terhadap pembangunan bangsanya, mentalitas rakyat Korea sudah terbentuk dengan bangga dan cinta menggunakan produk lokal. Orang Korea paling benci menggunakan produk dari negara yang pernah menjajahnya yakni Jepang. Untuk menggunakan produk canggih, secara bertahap dan mandiri, mereka memproduksi sendiri. Karakter bangsa yang cinta akan produk dalam negeri ini membuat perusahaan-perusahaan raksasa Korea jaya didalam negeri sekaligus bertahap jaya di luar negeri.

Produk-produk Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor, KB Financial Group, Shinhan Financial Group, Samsung Life Insurance, Korea Electric Power, LG Electronics, Hyundai Mobis, LG Chem menjadi pilihan utama warga Korea. Produk-produk perusahaan Korea dapat ditemukan disetiap sisi jalan (mobil dan motor), setiap individu (ponsel, kamera), setiap rumah (televisi, mesin cuci, AC, rice cooker dll).

Hyundai Genesis Coupe, mobil mewah/lux yang diproduksi oleh PT Hyundai Kia Automotive Group, perusahaan mobil nomor 4 dunia setelah Toyota, GM dan Volkswagen

Sumber : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/21/belajar-dari-korea-selatan-angka-angka-fantastis-industri-ekonomi/

Pertumbuhan Industri indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kadin Indonesia Didik J Rachbini menilai, pertumbuhan industri tahun 2011 sebesar 5,9 persen masih rendah jika dibandingkan tahun 1990 -an yang bisa mencapai 12-14 persen.

"Sektor industri sekarang ini tumbuhnya rendah. Tahun 2011 mulai tumbuhnya 5,9 persen tapi masih rendah," ujar Didik usai menghadiri acara Catatan Akhir Tahun Menyosong 2012 , di Jakarta, Rabu ( 28/12/2011 ).

Menurut catatan Kadin Indonesia, pertumbuhan industri ini baru berjalan dalam dua tahun belakangan. Tahun 2009 , industri tumbuh 2,2 persen. Lalu naik menjadi 4,5 persen pada 2010 . Tetapi tetap saja, angka pertumbuhan ini masih jauh dari pertumbuhan industri pada 1990 -an yang bisa mencapai dua digit. Bahkan, industri saat itu bisa tumbuh hingga dua kali lipat atau 200 persen lebih besar ketimbang angka pertumbuhan ekonomi nasional sendiri. "Tahun-tahun depan harus 8-9 persen," tambah Didik.

Untuk meningkatkan pertumbuhan, menurutnya, yakni dengan mengatur barang-barang impor agar tidak masuk dengan mudah. Ini bisa dilakukan dengan perlindungan non-tarif maupun dengan standarisasi produk.

Karena, menurut Kadin Indonesia, masuknya barang-barang luar negeri inilah yang menyebabkan pertumbuhan industri terus merosot. Bahkan banyak analis melihat ada proses deindustrialisasi pada sektor industri selama dua dekade terakhir.

Alhasil, porsi sektor industri terhadap PDB pun hanya 25 persen. Ke depan, kata Didik, porsi tersebut harus menjadi 30 persen. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan manufaktur berbasis ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Produk-produk ini, sebut Didik, harus diolah sehingga ekspor pun tidak lagi berupa bahan mentah.

 Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/28/13443156/twitter.com

Profil Wirausahawan Indonesia (Tugas Remedial UH2)

MEITY AMELIA: Pengusaha Sukses Berawal dari Hobi

Meity Amelia lahir di kota kecil di Gorontalo, 50 tahun lalu. Waktu itu daerahnya sepi dan tidak banyak orang yang menjual makanan. Setiap sore, Sang Mama selalu membut kue-kue untuk kedua anaknya. Awalnya ia hanya bisa melihat dan membantu mengambilkan alat atau bahannya saja. Tapi lama-kelamaan, ia ikut mengaduk adonan, mencetak dan membakar atau menggorengnya.

Karena seringnya membantu, sejak masuk sekolah dasar (SD), ia sudah bisa membuat puding dan roti goreng sendiri. “Rasanya puas bisa membuat roti goreng sendiri dan dinikmati sendiri,” jelas Meity. Jadi ketika teman-teman sebayanya senang bermain-main di luar rumah, ia berada di dapur membantu mamanya memasak atau membuat kue sendiri.

Selain belajar membuat aneka cake dan masakan, ia juga sudah diajari bisnis oleh orang tuanya. Ketika menginjak kelas 3 SD, ia sudah berani menjual permen dari gula merah di sekolahnya. Karena rasanya enak dan murah, dagangannya selalu habis dibeli teman-temannya. ”Permen gula merah saya buat sendiri, jadi keuntungannya jadi lebih besar,” jelas ibu 6 anak ini.

Keahlian membuat cake makin bertambah ketika ia menginjak sekolah menengah pertama (SMP). Ia suka membeli majalah atau buku tentang resep dan masakan. Tidak hanya dibaca saja, tetapi ia juga senang mempraktikannya di rumah. Hasilnya, ia sering sekali menghadiahi teman-teman atau ponakan dengan tart. ”Kalau pas ada perayaan atau ada teman atau keponakan ulang tahun, saya sering memberi hadiah kue atau tart buatan sendiri,” jelas istri Suryo Hadisantoso ini. Ia juga pernah membantu usaha kakak iparnya membuat kue kering.

Proses belajar yang panjang, serta pengalaman yang banyak membuat kue dan cake, ternyata sangat berguna ketika ia menjalankan bisnis cake di Jakarta. Tahun 1993, ia membuka Grandville Island, Bakery dan Cake Shop di komplek pertokoan Greenville, Jakarta Barat. Waktu itu modalnya hanya 1 mikser kecil, 1 oven biasa, 1 meja dan 1 lemari pendingin. Perlahan tapi pasti, ia mulai mendapatkan pelanggan. ”Motto kami adalah kualitas di atas kuantitas,” jelasnya. Untuk itu ia benar-benar memperhatikan kualitas bahan, penampilan, dan rasa.

          Kelebihan dari cake atau kue buatannya adalah ia selalu memperhatian detail dan membuatnya lebih artistis. Kalau pelukis menuangkan ide atau gagasannya melalui kain atau kertas, Meity menuangkannya lewat cake atau kue yang ia buat. ”Saya selalu berusaha membuat cake atau kue menjadi lebih cantik dan indah,” jelas Meity yang memang jago menghias cake ini.         

Karena makin lama pesanan makin banyak, ia mengambil karyawan untuk membantunya. Sekarang ini ia dibantu 13 karyawan. ”Tapi kalau mendekati Lebaran, Natal atau hari raya lainnya, saya bisa dibantu 30 karyawan,” jelas Meity yang sampai sekarang masih rajin ikut kursus membuat cake dan kue. Baginya, belajar merupakan keharusan jika ingin produknya terus didatangi pelanggan.         

Selain kue kering, ia juga menerima pesanan aneka tart untuk segala keperluan, aneka snack, dan roti. Lebih dari 60 jenis cake yang ia produksi antara lain: blackforest, tiramisu, havana cake, sultana butter, caramel nut, cruncy drop’s dan masih banyak lagi. Beberapa pejabat dan artis pernah merasakan kelezatan cake buatannya. ”Taufik Hidayat pernah pesan tart untuk ulang tahun anaknya,” jelas Bendahara Asosiasi Bakery Indonesia ini.

Ada beberapa tips untuk mereka yang ingin memulai usaha makanan. Pertama, kerjakan dengan kesungguhan hati dan ikhlas. Jangan pernah menggerutu dengan apa yang ia kerjakan. Kedua, jangan malas belajar entah dengan mengikuti kursus atau membaca buku. ”Ketiga, terus jaga kualitas dan selalu buat inovasi baru,” tegas Meity.

Sumber :

http://klubnova.tabloidnova.com/KlubNova/Artikel/Profil/Tamu-NOVA/MEITY-AMELIA-Pengusaha-Sukses-Berawal-dari-Hobi

Tugas Mandiri 2 Ekonomi

A.    Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dsb.

B.    Pengertian Tenaga Kerja
Hampir sama dengan Angkatan Kerja, Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Berdasarkan UU No 13. tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Tenaga kerja secara umum debedakan menjadi dua, yaitu Tenaga Kerja Jasmani dan Tenaga Kerja Rohani.
Tenaga kerja Jasmani terdiri dari :

Tenaga Kerja Terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Misalnya dokter, guru, insinyur dsb.

Tenaga Kerja Terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya sopir, montir dsb.

Tenaga Kerja tidak Terdidik dan Terlatih adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun  pelatihan terlebih dahulu. Misalnya tukag sapu, tukang sampah dsb.

                                                         
C.    Pengertian Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga di sebut sebagai kesempatan kerja ( demand for labor ).
Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berartti semakin besar pula pemintaan akan tenaga kerja. Sebalik nya, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan pekerjaan ( kesempatan kerja ).
Begitu pula dengan perusahaan. Sebelum memutuskan merekrut pegawai atau karyawan baru, perusahaan sering kali mempertimbangkan dan memerlukan sejumlah kriteria berkaitan dengan kondisi si pelamar tersebut. Kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja antara lain;
1) Jenis dan tingkat pendidikan
2) Keahlian khusus yang di miliki calon
3) Kejujuran, sikap, penampilan, serta kepribadian
4) Pengalaman kerja
5) Kesehatan.

Sumber : http://jogoyitnan-free.blogspot.com/2011/05/tenaga-kerja-angkatan-kerja-kesempatan.html

Perbedaan antara angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dan Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun, sedangkan Kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa
sumber : diri sendiri

Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja (Pemilik Tenaga Kerja), sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang / lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tenaga_kerja

Jawaban Soal Pendapatan Nasional

1.     Untuk apa ya pendapatan nasional harus dihitung ?

2.    Bagaimanakah pendapatan perkapita Indonesia ? Coba cari data di internet dan beri penjelasan tentang pendapatmu!

3.    Carilah perbandingan perndapatan perkapita negara-negara di ASEAN (Jangan lupa cantumkan sumbernya), lalu berikan analisanya !

4.    Jelaskan hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita.

Jawaban.

1.       - Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya.

-Untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap.

-Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan perkapitanya.

-Untuk membandingkan perekonomian antarnegara di dunia.

-Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

-Untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat.

-Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan.

2.       Menurut merdeka.com, pendapatan indonesia pada tahun 2016 bisa mencapai USD 6.000. dan pencapaian tersebut juga karena di topang ekonomi yang berpotensi naik dua kali lipat dalam 5 tahun.

Pendapat: menurut saya pendapatan perkapita di indonesia tidak terlalu menengah kebawah dengan adanya bukti bahwa pendapatan perkapita naik dua kali lipat dalam 5 tahun. Jadi ekonomi di negara indonesia tahun ke tahun lebih baik

3.       International Monetary Fund (2010)

no	Negara	Pendapatan Perkapita
1	Singapore	US$ 57,238
2	Brunei	US$ 47,200
3	Malaysia	US$ 14,603
4	Thailand	US$ 8,643
5	Indonesia	US$ 4,380
6	Philippines	US$ 3,725
7	Vietnam	US$ 3,123
8	Laos	US$ 2,435
9	Burma	US$ 1,900
10	Kamboja	US$ 2,086

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

Analis : Berdasarkan http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita. Negara Singapura masih menjadi negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN dengan US$ 57,238, disusul dengan Brunei dengan pendapatan perkapita US$ 47,200. Di urutan ketiga Malaysia dengan pendapatan perkapita US$ 14,603. Di urutan keempat Thailand dengan pendapatan perkapita US$ 8,643. Disusul indonesia dengan pendapatan perkapita US$ 4,380. Di urutan keenam Philippines dengan pendapatan perkapita US$ 3,725. Vietnam berada di urutan selanjutnya dengan pendapatan perkapita US$ 3,123. Di urutan kedelapan, laos dengan pendapatan perkapita US$ 2,435. Burma berada pada uurutan ke Sembilan dengan pendapatan perkapita US$ 1,900. sedangkan Negara Kamboja menjadi negara dengan pendapatan perkapita terendah di ASEAN.

                         

4.      Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu negara.

Soal Mikro Makro Ekonomi

SOAL MIKRO MAKRO EKONOMI

1.    Sebutkan ciri-ciri permasalahan pada mikro ekonomi!

2.   Sebutkan contoh 5 bahasan makro ekonomi

3.   Sebutkan 3 negara berkembang, dan jelasan satu persatu mengapa negara tersebut dikatakan negara berkembang!

4.   Sebutkan 3 negara maju, dan jelasan satu persatu mengapa negara tersebut dikatakan negara maju!

5.   China termasuk negara maju atau berkembang? Berikan alasannya!

6.   Menurutmu, apakah Indonesia kelak akan menjadi negara maju? Jelaskan analisamu!

7.   Menurutmu, apakah Indonesia sudah memasuki areglobalisasi? Berikan alasannya!

8.   Mengapa Indonesia masih berhutang?

Jawaban!

1.      a. Informasi Tidak Sempurna

Dalam kenyataan, kadang kita tidak pernah tahu persis kualitas barang yang dikonsumsi, misalnya ketika membeli mobil bekas. Untuk memperoleh informasi mengenai mobil tersebut, seringkali harus mengeluarkan biaya, misalnya dengan menyewa montir mobil yang ahli mesin dan dapat dipercaya.

b. Daya Monopoli

Diasumsikan bahwa pasar dalam keadaan sempurna tidak terpenuhi. Kenyataannya sering dijumpai di pasar yang hanya ada satu produsen (monopoli) atau beberapa produsen (oligopoli) yang begitu kuat. Mereka mampu memengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, harga yang lebih tinggi, jika dibanding harga dalam pasar persaingan sempurna.

c. Eksternalitas

Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang normal. Misalnya, di suatu kota banyak pabrik tekstil yang mencemari lingkungan dengan membuang limbahnya ke sungai. Kerugian yang diderita masyarakat sekitarnya, tidak masuk dalam perhitungan biaya produksi tekstil. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi tekstil menjadi murah (karena tidak perlu investasi fasilitas pengolahan limbah), namun secara ekonomis biayanya mahal. Karena sebagian biaya itu ditanggung masyarakat dalam bentuk biaya sosial.

d. Barang Publik

Asumsi dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan bersifatprivate (rival dan eksklusif ). Rival artinya, barang tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan tanpa saling merugikan. Eksklusif artinya siapa yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. Misalnya, jika satu kaleng softdrink sudah kita minum, maka orang lain sudah tidak dapat mengonsumsi softdrink tersebut (barang yang sama). Berarti untuk mengonsumsi softdrink diperlukan rival. Selain bersifat rival, untuk memperoleh softdrink kita juga perlu membayar, dengan demikian softdrink bersifat eksklusif. Dalam kenyataannya ada barang yang bersifat nonrivalry, dan noneksklusif, di antaranya, jalan raya, taman, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Barang-barang seperti itu disebut barang publik. Sifat nonrivalry dan noneksklusif ini sering menimbulkan fenomena pendomplengan gratis, yaitu mereka menikmati manfaat barang tersebut tanpa membayar pajak (barang publik tersebut dibuat oleh pemerintah, yang sumber pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak).

e. Barang Altruisme

Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan, contohnya darah. Supply darah ada karena rasa kemanusiaan (ingin membantu sesama manusia). Jika supply darah diserahkan pada mekanisme pasar, maka tidak akan terjadi pasar karena aspek supply-nya bertentangan dengan ajaran agama (akan terjadi kegagalan pasar). Oleh karena itu pemerintah menangani masalah

permintaan dan penawaran darah dengan membentuk Palang Merah Indonesia (PMI).

2.       1. Pendapatan nasional

2. Produksi nasional

3. Konsumsi nasional

4. Investasi nasional

5. Pertumbuhan ekonomi

3.      1. Eithopia

·        Tingkat pengangguran sangat tinggi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan.

·        Mayoritas penduduk tinggal di pedesaan

       2. Vietnam

·        Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian.

·        Tinggkat pengangguran masih tinggi karena kurangnya lahan pekerjaan

3.   Sri Lanka

·        Ketergantungan terhadap negara maju masih sangat tinggi

·        Pendidikan formal dan non formal masih kurang memadai

4.   1. NORWEGIA

Norwegia memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Dengan angka harapan hidup yang mencapai 80,2 tahun.

2. AUSTRALIA

Negara yang memiliki GDP (gross domestic products) sebesar USD 918,978 Milyar ini juga selama 5 tahun terakhir memiliki pendapatan perkapita sebesar USD  40.836. Selain itu, negara ini juga menduduki rangking tertinggi di dunia dalam kualitas hidup masyarakatnya.

3. BELANDA

Belanda memiliki standar pendidikan yang tinggi serta menjadi acuan standar literatur bagi negara - negara lain di dunia ini. Keadaan ekonomi Belanda yang stabil serta masyarakatnya yang menduduki rangking sebagai masyarakat yang paling bahagia du dunia lah yang membuat Belanda berhasil masuk ke dalam kategori negara termaju

5.   Cina ditanyakan sebagai negara berkembang karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

·        Tingkat pertumbuhan pertumbuhan penduduk tinggi

·        Tingkat pengangguran tinggi

·        Tingkat produkvitas rendah

·        Kualitas hidup rendah

·        Ketergantungan pada sektor pertanian / primer

·        Pasar dan informasi tidak sempurna

·        Tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi

·        Ketergantungan tinggi pada perekonomian eksternal yang rentan

6.   bisa, saat ini indonesia telah menjadi negara terkemuka di dunia. salah satu negara terbaik untuk investasi. Dan sedang banyak melakukan pembangunan. Tapi sayangnya masih banyak pejabat negara yang masih korupsi dan juga yang menyimpang dari aturan, tapi itu semua bisa diubah dan mungkin saja Indonesia bisa jadi negara maju

7.   sudah, contohnya adalah masuknya kebudayaan barat ke Indonesia

8.   mungkin karena indonesia masih negara berkembang dan sedang gencar-gencarnya melakukan banyak pembangunan untuk membenahi negara ini serta untuk masyarakatnya dan itu sangat memerlkan biaya yang cukup banyak karena pendapatan indonesia pendapatannya juga masih di bawah rata-rata. Untuk menutupi kekurangan negara Indonesia, maka berhutang kenegara lain